SIT FAKTA ONLINE| Bisik-bisik makin lama makin terdengar nyaring di SMAN 1 Ujung Batu. Isunya gak enak menyangkut dugaan korupsi berjamaah dana BOS dan BOSDA yang membuat Kejaksaan Rohul tak hanya memeriksa kepala sekolah, tetapi sejumlah guru juga dalam beberapa hari belakangan ini.
Dikutip dari laman Riauberantas. Sekarang belakangan gonjang-ganjing itu makin hot lantaran isu makin merebak kepada salah seorang oknum dibagian keuangan diduga memiliki puluhan rumah kontarakan yang nilainya miliyaran. Isu inipun mengundang perhatianya para tenaga pendidik di sana agar pihak Kejaksaan Rohul itu mengusut membangun rumah kontarakan ini.
Jika memang sumbernya halal ya sudah, biar jangan jadi fitnah, tapi kalau dari hasil penyalahgunaan dana BOS, harus diproses secara hukum. Para guru di sekolah inipun jengkel karena mereka yang mengaku tidak tahu apa-apa terkait pengelolaan dan serta praktik mark-up anggaran penggunaan dari dana BOS dan BOSDA di sekolah itu.
Para guru, kini malah terseret-seret hingga mereka merasa terganggu nama baiknya. Beberapa guru ini mengaku telah dipanggil oleh pihak Kejari Rohul itu ke kantor Camat Ujung Batu terkait isu atas dugaan korupsi berjamaah yang disebut-sebut dilaporkan oleh pihak manajemen sekolah.
Para guru menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan atau pengelolaan anggaran, melainkan hanya menerima pembayaran setelah kegiatan berlangsung, berdasarkan informasi yang diberikan bendahara.
“Kami hanya menerima honor setelah kegiatan berlangsung. Tidak pernah tahu berapa anggaran yang diajukan, apalagi terlibat menyusun laporan,” ungkap salah satu guru yang turut diperiksa.
Guru-guru itu merasa nama baik mereka tercemar akibat dilibatkan dalam laporan dugaan penyalahgunaan dana BOS serta BOSDA. Menurut mereka, disusun tanpa partisipasi atau keikutsertaan. Makanya, menduga, laporan keuangan yang menjadi dasar dugaan tersebut telah dimanipulasi oknum di lingkup manajemen sekolah.
“Yang membuat kami kecewa, laporan itu seolah-olah kami ikut bertanggung jawab. Padahal kami tidak pernah ada dilibatkan didalam penyusunan RKAS,” ungkap guru lainnya. Situasi makin diperkeruh dengan beredarnya kabar bahwa guru-guru diminta mengganti dana yang telah mereka terima, lantaran dianggap itu tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). (Dairul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar